TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pagu indikatif 2020, tercantum anggaran inisiatif baru untuk renovasi gedung Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mencapai Rp 50,9 miliar. Selain itu juga ada anggaran pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assessment senilai Rp 50 miliar.
BACA: Soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda, BUMN Serahkan ke Regulator
Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Rancangan Kerja Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri BUMN Rini Soemarno diwakili Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan, anggaran terbesar pada 2020 adalah untuk belanja modal pengadaan tanah dan perbaikan gedung.
"Ini gedung lama dan sudah tidak nyaman, diperlukan renovasi gedung sembilan lantai dengan pertimbangan aspek keselamatan. Banyak plafon jatuh menimpa pegawai," kata Airlangga saat paparan RKA-KL bersama Komisi VI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Rincian dana yang dialokasikan untuk pagu Kementerian BUMN pada 2020, yakni belanja pegawai sebesar Rp 60,4 miliar, belanja operasional sebesar Rp36,4 miliar, kegiatan belanja modal gedung sebesar Rp107 miliar. Kemudian untuk program pembinaan BUMN sebesar Rp 86 miliar, dan terakhir Rp 56 miliar untuk program dukungan. Dengan demikian, total pagu indikatif 2020 yang diajukan Kementerian BUMN adalah sebesar Rp 345.8 miliar.
Komisi VI DPR RI telah menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-338/MK.02/2019 dan B241/M.PPN/ D.8/KU.O1.01/O4/2019, tanggal 29 April 2019, sebesar Rp345,8 miliar. Artinya pagu indikatif tahun 2020 ini lebih besar dari pagu tahun sebelumnya yang senilai Rp 208 miliar.
"Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI menyampaikan hasil pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasikan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto sebagai pimpinan rapat.
Airlangga mengungkapkan, dalam pengadaan lahan untuk Gedung Arsip dan Assessment Center untuk memenuhi ketentuan pengelolaan arsip sesuai Arsip Nasional Republik Indonesia . Selain itu, juga karena Gedung Kementerian BUMN digunakan bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan delapan inisiatif baru yang akan diimplementasikan pada 2020. Kedelapan inisiatif itu yakni dukungan program prioritas nasional sebesar Rp15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN sebesar Rp 2,5 miliar, serta penyusunan dan implementasi Sistem Merit SDM sebesar Rp3 miliar.
Baca: Prabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport
Kemudian, peningkatan virtualisasi network, server dan storage sebesar Rp4,5 miliar; pengembangan enterprise governance, risk and compliance (EGRC) system sebesar Rp1 miliar; dan pembelian dan implementasi software ITSM sebesar Rp3,9 miliar.Dari total keseluruhan pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2020, diperkirakan dana serapan mencapai 95 persen yaitu Rp 327,8 miliar.
